Tata Cara Pendirian Koperasi

Tata Cara Pendirian Koperasi

  • 07 Agustus 2012
  • Dibaca: 133501 Pengunjung
  •   TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI   I. DASAR HUKUM     UU. No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. InpresRI. Nomor 18 Tahun 1998, tentang  peningkatan Pembinaan dan
    ...
    Baca Selengkapnya

Akses Modal Lemah, Nelayan Sulit Bangkit

Akses Modal Lemah, Nelayan Sulit Bangkit

  • 12 April 2012
  • Dibaca: 90905 Pengunjung
  • JAKARTA, KOMPAS - Dukungan permodalan yang masih lemah terhadap Sektor kelautan dan perikanan menghambat nelayan untuk bangkit dari keterpurukan. Program pembiayaan bagi usaha kecil menengah berupa kredit usaha rakyat serta kredit ketahanan pangan dan energi hingga kini masih sulit dijangkau oleh nelayan. Demikian hasil wawancara Kompas dengan nelayan di Jawa Barat dan Jawa Tengah selama sepekan terakhir. Program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) yang tanpa agunan sulit diakses
    ...
    Baca Selengkapnya

Kredit Usaha Rakyat - KUR

Kredit Usaha Rakyat - KUR

  • 02 April 2012
  • Dibaca: 103562 Pengunjung
  • KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk
    ...
    Baca Selengkapnya

Pentingnya Mendorong Pelaku Usaha Mikro Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pentingnya Mendorong Pelaku Usaha Mikro Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

  • 22 Agustus 2011
  • Dibaca: 105316 Pengunjung
  • Pemberdayaan LKM haruslah mencakup dua aspek ,yaitu aspek regulasi dan aspek penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri harus saling terkait dan mendukung, sehingga mampu membentuk sinergi dalam pengembangan usaha mikro.           Dalam aspek regulasi, berdasarkan studi kasus dan pengalaman selama ini masih terbatasnya layanan kerangka hukum keuangan mikro, kurang memadainya peraturan pengawasan, serta
    ...
    Baca Selengkapnya

 

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

-Ir. Ni Luh Ketut Wardani, MM